The Archipelago Regional Government Policy Reformulation in Indonesia

Oksep Adhayanto, Agus Sutikno, Irman Irman, Nurhasanah Nurhasanah

Abstract


The Republic of Indonesia is a country which has a characteristics archipelago. Hence each region boundaries and the rights distribution are regulated and stipulated through the local government laws. Nowadays, the regulatory has been being a multiple implications include the authority, borders and rights problems, challenges and also the obstacles. This phenomenon occurs because the continental paradigmatic model has been being chosen for regional development than its application to the regional regions which should be more ocean government or archipelagic government comprehensively. This research used a literature study method which has collected then analyzed systematically based on documentation and the various official reports which have significantly relevance to the research problem. The results of the study explain that both of the described regions (which has an archipelagic characteristic) shown the restructuring format and regional government laws reformulation. This suitable for catching up to the regional development achievement or performance. The arrangements means for reformulating the new different policy and also the government technical procedures either (Republic of Indonesia’s Law Number 23 year of 2014 which concerning to the regional governance).


Full Text:

PDF

References


Abdul Muis. (2010). Perspektif Pengelolaan Wilayah Kepulauan Era Otonomi Daerah. Jurnal Desentralisasi, 9(6). Abra, E. H. (2016). Konstruksi Hukum Sistem Pemerintahan Kemaritiman. In Prossiding Seminar Nasional

Perbatasan dan Kemaritiman. Tanjungpinang: Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji.

Admiral. (2016). Wilayah Laut Dalam Perspektif Hukum Untuk Bangsa yang Sejahtera. In Prosidding Seminar Bersama Program Studi Ilmu Hukum dan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Tanjungpinang: Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji.

Agus Prihartono PS dan Fatkhul Muin. (2016). Sinergi Pengelolaan Kelautan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Sebagai Penguatan Poros Maritim Indonesia. In Prossiding Seminar Nasional Perbatasan dan Kemaritiman. Tanjungpinang: Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji.

Astuti., S. W. (2015). Reorientasi Politik Hukum Pengelolaan Wilayah Kelautan di Daerah Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah: Mendukung Visi Negara Maritim Di Daerah. Jurnal Selat, 3(1).

Bismar Arianto. (2016). Upaya Strategis Memperkuat Manajemen Pemerintahan Kepulauan. In Prosidding Seminar Bersama Program Studi Ilmu Hukum dan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji.

Draft Akademik Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan. (2009). Ambon: Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan.

H. M. Laica Marzuki. (2007). Membangun Undang-Undang Yang Ideal. Jurnal Legislasi Indonesia, 4(2).

Herie Saksono. (2013). Ekonomi Biru: Solusi Pembangunan Daerah Berciri Kepulauan Studi Kasus Kabupaten Kepulauan Anambas. Pusat Penelitian Dan Pengembangan Pemerintahan Umum Dan Kependudukan Badan Penelitian Dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri.

Jazim Hamidi & Kemilau Mutik. (2011). Legislative Drafting, Seri: Naskah Akademik Pembentukkan Perda. Yogyakarta: Totalmedia.

Johanis Leatemia. (2011). Pengaturan Hukum Daerah Kepulauan. Mimbar Hukum, 23(3), 635.

Kemitraan. (2011). Rumusan Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Perbatasan di Kepulauan Riau.

Kotan Y. Stefanus. (2011). Daerah Kepulauan Sebagai Satuan Pemerintah Daerah Yang Bersifat Khusus. Jurnal Dinamika Hukum, 11(1).

Muchlis Hamdi, S. (dkk). (2011). , Naskah Akademik RUU Tentang Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Jakarta: BPHN.

Oksep Adhayanto dan Yudhanto Satyagraha Adiputra. (2015). Dampak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Terhadap Peraturan Daerah Di Kabupaten Bintan Tahun 2015 (Studi Peralihan Kewenangan Dibidang Kelautan dan Pertambangan). Jurnal Selat, 3(1).

Soerjono Soekanto dan Sri. (2001). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Suyito dan Rendra Setyadiharja. (2016). Pembangunan Berbasis Masyarakat Kepulauan (Perspektif Sosiologi Ekonomi). In Prossiding Seminar Nasional Perbatasan dan Kemaritiman. Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji.

Tarlton in Robert Endi Jaweng. (2010). Analisis Desentralisasi Asimetris. Suara Pembaharuan.

Yoseph M. Laynurak. (2009). Analisis Model Optimalisasi Sumber Daya Pantai Terhadap Kesejahteraan Nelayan di

Kabupaten Belu – NTT. Jurnal Litbang NTT, 1(1).


Refbacks

  • There are currently no refbacks.